Tertutup Kabut Konflik Politik dengan Kawan yang Kemudian Menjadi Lawan
Jakarta, RMOL. Abdurrahman Wahid diakui sebagai tokoh dengan gigih mempertahankan prinsip pluralisme Indonesia serta memperjuangkan perlindungan hak azasi masyarakat sipil dan hak kaum minoritas yang penting dilakukan untuk menjaga eksistensi NKRI.
Namun di sisi lain, banyak pihak yang masih meragukan kemampuan Gus Dur sebagai kepala pemerintahan. Gus Dur dianggap sementara kalangan sebagai kepala pemerintahan yang gagal. Sementara kalangan yang lain menilai bahwa sepak terjang pemerintahan kiai Ciganjur ini tertutupi oleh drama politik antara Gus Dur dan lawan-lawannya.
Ia pernah memimpin Indonesia untuk masa yang amat singkat, yakni kurang dari dua tahun antara Oktober 1999 hingga Juli 2001. Pemerintahan Gus Dur bubar menyusul konflik panjang antara dirinya dengan parlemen dan pimpinan partai yang dari sudut pandang tertentu berusaha menjadikannya sebagai kuda troya dalam pemilihan presiden di arena SU MPR 1999.
Tulisan berikut dan setelahnya akan membicarakan beberapa dari sekian banyak prestasi pemerintahan Gus Dur di sektor ekonomi dan keuangan yang terjadi di masa yang singkat itu. Pretasi pemerintahan Gus Dur di sektor ekonomi dan keuangan ini dimotori antara lain oleh DR. Rizal Ramli yang dalam pemerintahan Gus Dur sempat menduduki tiga posisi kunci, yakni Kepala Badan Urusan Logistik (April – Agustus 2000), Menko Perekonomian (Agustus 2000 – Juni 2001) dan Menteri Keuangan (Juni – Juli 2001).
Sebelum kursi Kepala Bulog, Gus Dur lebih dahulu meminta Rizal Ramli menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dubes Indonesia di AS. Namun kedua posisi ini ditolak Rizal Ramli. Dengan nada guyon, Rizal Ramli mengatakan kepada Gus Dur bahwa Ketua BPK adalah jabatan yang cocok untuk orang yang sudah berusia 60 tahun. Sementara dirinya saat itu baru 47 tahun. Adapun jabatan Dubes RI di AS, sebut Rizal Ramli kepada Gus Dur masih dengan nada guyon, adalah jabatan untuk “anak nakal” yang harus “disingkirkan”.
Saat Gus Dur memintanya memimpin Bulog, Rizal Ramli yang biasa bermain di luar pemerintahan pun setengah terpaksa menerima. Tetapi ia mengajukan sebuah syarat yang harus dipenuhi Gus Dur, yakni jabatan itu hanya diduduki untuk masa enam bulan.
Nah, selama masa enam bulan di Bulog inilah, Rizal Ramli mempermak habis Bulog, dari sebuah lembaga yang lebih sering men-service dan berperan sebagai cash cow penguasa, menjadi sebuah lembaga yang secara pofesional bekerja untuk melindungi kepentingan kaum tani dan menjamin kebutuhan beras rakyat.
Hal pertama yang dilakukan pemerintahan Gus Dur adalah merestrukturisasi Bulog. Rizal Ramli memutasi dan mengganti lima jabatan eselon satu atau setingkat Deputi dan 54 jabatan eselon dua setingkat kepala biro dan kepala Depot Logistik. Dari 26 Kepala Dolog yang menjabat saat Rizal Ramli masuk ke Bulog, sebanyak 24 dimutasi dan dipensiundinikan. Begitu juga dengan sekitar 200 pejabat Kasub Dolog. Mereka yang berprestasi dipindahkan ke Dolog kelas I dan kelas II yang berada di daerah lumbung padi. Sementara mereka yang memiliki kinerja memble dimutasi ke Dolog kelas III yang berada di luar daerah lumbung padi. Perombakan besar-besaran itu berjalan mulus nyaris tanpa pergolakan.
Ada sedikit pergolakan, yaitu yang dilakukan pejabat Bulog yang berasal dari unsur TNI. Beberapa dari mereka mendesak Rizal Ramli membatalkan keputusan mutasi itu. Tetapi Rizal Ramli tidak mau kalah. Dia menghubungi Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan mengadukan “pembangkangan” pejabat Bulog dari unsur TNI tersebut. Nah, giliran Laksamana Widodo yang memiliki visi yang sama dengan Rizal Ramli yang marah, dan meminta agar pejabat Bulog dari kalangan TNI yang membangkang itu dilaporkan, baik nama maupun NRP-nya. Ancaman Panglima TNI itu diperdengarkan Rizal Ramli lewat loudspeaker handphone. Mendengar kemarahan Panglima TNI, kontan nyali pejabat Bulog dari kalangan korps baju loreng itu ciut. Mereka pun akhirnya menerima keputusan mutasi.
Rizal Ramli pun menetapkan bahwa Bulog hanya akan membeli gabah dari petani, bukan membeli beras. Kebijakan baru ini digunakan selain untuk melindungi produksi pertanian dan menjamin pasokan beras terutama di masa paceklik, juga untuk memotong praktik culas para pemain beras yang biasanya membeli beras dari petani dan mengoplosnya dengan beras impor.
Rizal Ramli juga memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 70 persen. Menurutnya, perjalanan dinas hanya perlu didampingi oleh dua staf saja, tidak perlu dengan mengikutsertakan rombongan dalam jumlah besar.
Hal lain yang dilakukan pemerintahan Gus Dur di Bulog adalah mengurangi jumlah rekening Bulog dari 119 menjadi hanya sembilan.
Staf Bulog yang mengurusi bidang keuangan sempat berusaha menolak dengan halus permintaan Rizal Ramli ini. Katanya, dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk memangkas jumlah rekening Bulog di sejumlah bank. Tetapi lagi-lagi Rizal Ramli tak mau kalah. “Kalau dalam enam bulan tidak selesai, Anda cari pekerjaan lain saja,” katanya serius.
Berbagai ide segar dan terobosan yang dilakukan Rizal Ramli selama kurang lebih enam bulan di Bulog telah membuat performa Bulog yang sebelumnya rusak menjadi bagus. Agustus 2001 saat hengkang dari Bulog, Rizal Ramli meninggalkan triliunan rupiah di kas Bulog yang telah ramping dan lebih transparan. [guh]
sumber :
Raka Wiryawan 
Komentar Terbaru