Kompromi Politik Harus Dilakukan di SI MPR

Kompromi Politik Harus Dilakukan di SI MPR
25-6-2001 / 20:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Apapun bentuknya, kompromi politik harus tetap dilakukan di dalam Sidang Istimewa (SI) MPR yang berlangsung 1 Agustus. Pembagian kekuasaan atau lobi pemerintah terhadap parlemen tidak mungkin dilakukan pada saat ini. ”SI MPR sudah di depan mata,” kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung, kepada pers usai mengikuti pembahasan tingkat Fraksi PDIP mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Gedung Nusantara I Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (22/6) siang.

Menurut Anung, pihaknya menerima pembagian kekuasaan yang ditawarkan oleh Menteri Pertahanan Mahfud MD sebagai Tim Lobi Kepresidenan. Namun, untuk saat ini keputusan pemerintah melakukan lobi politik dinilai akan sia-sia menjelang pelaksanaan SI MPR. Dia menganggap lobi politik itu seyogyanya diterapkan pada SI MPR saja. ”Untuk itu kita harus menghormati proses politik yang akan terjadi di SI MPR,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Ketua MPR Amien Rais yang mengatakan bahwa tim lobi tidak jelas substansinya, Anung menjelaskan, tidak mengetahui secara persis isi pembicaraan Tim Lobi Kepresidenan terhadap Amien Rais. Tetapi, PDI Perjuangan, kata dia, menilai pertemuan yang dilakukan antara Agum Gumelar dan Megawati Sukarnoputri bukan merupakan lobi politik. ”Pertemuan itu sebatas jabatan fungsional antara Menko Polsoskam dan Wakil Presiden,” ungkapnya.

Ditambahkan Anung, pihaknya mengaku tidak mengusulkan sejumlah nama untuk dicalonkan menjadi pengganti Megawati Sukarnoputri, apabila Wakil Presiden RI itu diangkat menjadi Presiden pada SI MPR. ”Mbak Mega harus taat pada ketentuan SI MPR. Siapapun yang akan dipilih oleh majelis pada SI MPR harus diikuti oleh semua,” kata dia.

Menanggapi pernyataan dari PKB bahwa PDIP sudah tidak lagi bersuara sekeras waktu dulu, dibantah Anung. ”Kita bukan mau keras-kerasan, tetapi kita hanya mau mencari solusi buat bangsa,” kata dia. (Jhonny Sitorus)