Tujuh Fraksi Nyatakan Gus Dur Langgar Tap MPR


Tujuh Fraksi Nyatakan Gus Dur Langgar Tap MPR
3-7-2001 / 1:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tujuh fraksi DPR menyatakan Keputusan Presiden Nomor 49/Polri/2001 tanggal 30 Juni 2001 melanggar ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 dan UUD 1945 pasal 13 ayat 2. Keppres itu berisi tentang pemberhentian Jendral (Pol.) Surojo Bimantoro dari jabatan Kapolri dan pengangkatan Bimantoro sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia

Sikap tujuh fraksi itu disampaikan dalam keterangan pers di gedung Nusantara III kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/7), usai rapat pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, AM Fatwa. Tujuh fraksi itu diwakili oleh Arifin Panigoro (F-PDIP), Syamsul Muarif (F-PG), Ali Marwan (F-PPP), Hatta Radjasa (F-Reformasi), Hamdan Zoelfa (F-PBB), Sutradara Gintings (F-KKI), Asnawi Latif (F-PDU), serta dua anggota dari F-TNI/Polri, Posma Lumban Tobing dan Taufikrahman Ruky.

“Kebijaksanaan dan tindakan Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Jendral Surojo Bimantoro dari Kapolri dan pengangkatan Jendral Bimantoro sebagai duta besar RI untuk Malaysia merupakan pelanggaran terhadap haluan negara secara berulang yang membahayakan keselamatan bangsa,” kata Ali Marwan, juru bicara tujuh fraksi tersebut.

Pemberhentian Bimantoro, kata Ali, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur Tap MPR Nomor 7/MPR/2000 pasal 7 ayat 3 yang mewajibkan presiden meminta persetujuan DPR, baik dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri. Tindakan Presiden Wahid memberhentikan Bimantoro, kata dia, nyata-nyata melanggar haluan negara. “Ini adalah pelanggaran ke tiga yang dilakukan Presiden Wahid terhadap keputusan MPR itu, “ kata dia.

Dijelaskan pelanggaran pertama yang dilakukan presiden Wahid sewaktu memberhentikan Kapolri Jenderal (Pol.) Rusdihardjo, dan pengangkatan Komisaris Jendral (Pol.) Bimantoro pada 23 September 2000. Sedangkan pelanggaran kedua dilakukan saat Gus Dur me-non-aktifkan Jenderal (Pol.) Bimantoro dari Kapolri pada 1 Juni 2001.

Selain itu, pengangkatan Bimantoro sebagai dubes RI untuk Malaysia harus berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Karena itu, kata Ali, tindakan Presiden Wahid yang secara sepihak mengumumkan pengangkatan Bimantoro sebagai Dubes tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan DPR adalah sikap yang mengabaikan ketentuan UUD 1945 dan tidak menghormati kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. (Jhony Sitorus)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: