Pertanggung Jawaban Presiden Bisa Sebelum Masa Jabatan Berakhir


Pertanggung Jawaban Presiden Bisa Sebelum Masa Jabatan Berakhir
11-7-2001 / 11:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPR- RI Ir Akbar Tandjung mengemukakan, laporan pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid dapat disampaikan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2004. Penegasan itu disampaikan Tandjung kepada pers di Ruang Kerjanya di Gedung Nusantara III komplek MPR/DPR, Jakarta, Selasa (10/7).

Penegasan itu sekaligus menanggapi perihal pertemuan dirinya dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Senin (9/7) kemarin, di luar acara pertemuan para ketua umum partai politik di Istana Bogor.

Presiden Wahid, seperti dikutip Tandjung, berpendapat bahwa pada masa jabatannya tidak ada pertanggung jawaban di hadapan sidang MPR. Presiden tetap berprinsip akan memberikan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatannya di Sidang Umum (SU) MPR tahun 2004. ”Saya mengatakan, di masa jabatan presiden pun dimungkinkan pertanggung jawaban itu diminta, bila DPR menganggap presiden melanggar haluan negara,” ujarnya.

Namun, ia bisa menerima pendirian Presiden yang hanya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatannya. Akan tetapi, jika pada masa jabatan Presiden dianggap melanggar haluan negara, diberi peringatan sampai dua kali tidak ada respon, maka DPR bisa meminta Sidang Istimewa (SI) melalui MPR. ”Itu aturan-aturan yang ada dalam konstitusi kita. SI itu sudah pasti, tidak ada keragu-raguan lagi,” tegasnya..

Pada pertemuan itu, ia juga mengungkapkan kepada Gus Dur, bahwa MPR telah menetapkan jadual SI MPR pada 1 Agustus 2001. ”Kita serahkan kepada penilaian MPR nanti, kalau Presiden tidak bersedia memberikan pertanggung jawaban pada SI MPR,” ungkapnya.

Menyinggung apakah Gus Dur meminta perubahan Rancangan Ketetapan (Rantap) yang telah disusun oleh Badan Pekerja (BP) MPR, Tandjung menjawab bahwa agenda SI sudah jelas. ”Saya sudah sampaikan kepada Gus Dur bahwa itulah ketetapan MPR,” kata Tandjung.

Menurut Tandung, MPR mengacu pada produk konstitusi nasional, yaitu Ketetapan (Tap) MPR Nomor III/MPR/1978. Tap tersebut menunjukan bahwa kriteria itu dibuat dalam rangka mengawasi pemerintah atau presiden. Sedangkan Tap berpedoman pada Penjelasan UUD 1945. ”Setiap keputusan MPR dan DPR selalu dikembalikan pada sistem konstitusi kita,” tuturnya.

Karena itulah MPR mempersiapkan materi SI dalam bentuk adanya rantap-rantap, yaitu rantap pertanggung jawaban apabila pertanggung jawaban itu diterima, dan rantap pertanggungjawaban apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak. Kalau ditolak maka Presiden Wahid bisa diberhentikan. Maka ditetapkan rantap Wakil Presiden menjadi Presiden RI yang baru, selanjutnya rantap tentang penetapan Wapres baru. (Jhonny Sitorus)

Iklan

1 Komentar (+add yours?)

  1. riski
    Des 09, 2012 @ 03:08:29

    jelaskanlah mengapa abdurrahman wahid dikatakan sebagai pemimpin yang gagal pada masa pemerintahannya?

    thank you

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: