Presiden Wahid Tidak Ragu Nyatakan Negara dalam Keadaan Bahaya


Presiden Wahid Tidak Ragu Nyatakan Negara dalam Keadaan Bahaya
29-6-2001 / 14:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Abdurahman Wahid menegaskan, dirinya tidak ragu untuk menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya, sekaligus mengerahkan kekuatan militer untuk menyelamatkan posisi kepresidenannya. Ia tidak akan hadir dalam Sidang Istimewa pada 1 Agustus mendatang bila diminta memberi pertanggungjawaban. Itu dikatakan Presiden dalam jumpa pers di di Chirstchurch, New Zealand, Rabu (27/6) pukul 02.08 waktu setempat.

Gus Dur yakin militer dan rakyat akan medukung dirinya. Ia tidak segan-segan melawan siapa pun yang akan menggesernya. Gus Dur juga yakin militer akan patuh kepada perintahnya. “Saya tahu siapa militer saya,” ujar Presiden. Ketika ditanya salah satu radio nasional Australia mengenai bagaimana dirinya akan menghindar dari kemungkinan pencopotan jabatan kepresidenan oleh MPR, Gus Dur hanya menjawab singkat: “itu mudah, saya tinggal nyatakan negara dalam keadaan bahaya.” Namun demikian, ia tetap membuka kesempatan untuk rekonsiliasi dan negosiasi.

Sebelumnya, di Australia dalam suatu wawancara dengan Australian Broadcasting Radio Corp, Gus Dur yakin pemilu akan dapat diselenggarakan dalam satu tahun dan pihak militer akan mematuhi perintahnya sebagai puncak pimpinan militer.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, Brigadir Jenderal Franciscus Bachtiar menyatakan bahwa militer tidak akan memihak, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Pihaknya akan loyal kepada negara. “Militer tidak ingin menjadi ‘alat’ bagi pemerintah. Bila terjadi pergantian Presiden, pihak militer akan bekerja sama dengan polisi untuk mengamankan peristiwa tersebut,” ujarnya.

Menko Polsoskam Agum Gumelar juga menyatakan ketidaksetujuannya atas pernyataan Presiden Wahid yang ingin menyeatakan negara dalam keadaan bahaya. “Saya harus bisa mencegah hal itu terjadi,” tutur Agum kepada Metro TV, Rabu siang. Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan, apa pun yang akan dilakukan Abdurrahman Wahid melawan majelis, akan dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Karena, legislatif mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya, terutama atas tuduhan korupsi serta ketidakmampuan Gus Dur memimpin negara.

Presiden Abdurrahman Wahid sendiri dijadwalkan menuju ke New Zealand pada Rabu (27/6), lalu ke Filipina pada hari Kamis (28/6), dan kembali ke Jakarta pada Jumat (29/6). (teddy arifianto/AP News/Metro TV)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: