Presiden Serius Soal Percepatan Pemilu


Presiden Serius Soal Percepatan Pemilu
3-7-2001 / 1:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid serius soal percepatan Pemilu. “Sangat sungguh-sungguh, jika tidak terjadi kompromi dengan parpol,” kata Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/7).

Kesungguhan Presiden ini, kata Staquf, karena yang jadi persoalan saat ini adalah tuntutan dari parpol yang berkaitan dengan resources negara. “Hal ini harus diatur agar tuntutan tersebut itu dipenuhi namun tidak mencederai UUD,” kata Staquf.

Karena itu, pemerintah berpandangan harus diadakan upaya komprehensif jika sampai ada pemaksaan yang dapat mencederai UUD. Terlebih lagi, tugas kepala negara adalah mempertahankan UUD. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan hal itu.

Menjawab pertanyaan tentang sistem apa yang akan dipakai dalam percepatan pemilu itu, Staquf menjawab bahwa Presiden telah menyampaikan soal perbandingan sistem pemilu. Begitu juga kemungkinan untuk mengubah sistem atau memakai sistem yang ada. Dari format waktu, dengan sistem proporsional murni/distrik akan membutuhkan waktu lama. Jika memakai sistem yang ada sekarang, akan lebih sedikit memakan waktu.

Staquf juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mendiskualifikasi Golkar jika percepatan pemilu terlaksana. “Presiden berkali-kali telah mengatakan tidak akan membuat keputusan mengenai eksistensi partai, kecuali hukum yang memutuskan,” kata Staquf. Kalau pun ada partai yang harus dibubarkan, pasti keputusannya berasal dari Mahkamah Agung (MA) bukan pemerintah (Presiden).

Untuk menghindari terjadinya money politic, dalam percepatann pemilu nanti pemerintah akan mengupayakan untuk mengundang pengamat independen internasional. Mengenai kemungkinan MPR menolak keinginan ini, Staquf tegas menjawab, “apa pun harus dilakukan untuk mempertahankan konstitusi dan integritas negara.” Menurutnya, konstitusi dan integritas negara adalah taruhan dari semua fenomena politik saat ini.

Percepatan pemilu, kata Staquf, akan mengembalikan kedaulatan pada rakyat. “Rakyat akan memberikan peradilan secara langsung,” kata Staquf. Ia menambahkan, percepatan pemilu bukan dimaksudkan untuk melakukan take-over tapi memberikan kesempatan pada rakyat untuk mampu menilai persoalan yang dihadapi secara lebih rasional. “Percepatan juga bukan untuk kepentingan kelompok ataupun perorangan. Tapi secara kolektif akan dibicarakan kepada wapres, Polri, pimpinan TNI dan Polkam,” kata Staquf. (Dian Novita)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: