Ketaatan Kepada UUD


Ketaatan Kepada UUD
Rabu, 15 Desember 2010 18:13:33
Oleh: Abdurrahman Wahid*

Ketika Rizal Ramli melakukan kunjungan kepada penulis artikel ini di kantornya, pada hari Minggu 1 Juni 2008, Front Pembela Islam (FPI) baru saja melakukan tindak kekerasaan di lapangan Tugu Monas kepada sejumlah orang. Diantaranya atas diri M. Guntur Romly dan KH. Maman Imanul Haq dari Majalengka. Guntur terpaksa dioperasi hidungnya, karena ia merasa penting melindungi wanita dan anak-anak yang kelihatannya akan dianiaya oleh orang-orang FPI itu. Yang patut disesalkan adalah pernyataan dari mantan seorang pengacara hukum, yang menyatakan bahwa FPI berhak melakukan tindakan kekerasan tersebut karena terjadi pelanggaran atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganggap aliran Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat. Ini sesuai dengan perkiraan penulis artikel ini, bahwa fatwa itu akan dipakai sebagai alasan bagi pelanggaran atas UUD.

Padahal sejak tahun 1919, KH. M. Hasyim As’yari dan dua orang sepupunya, yaitu Oemar Said Tjokroaminoto dan KH. A. Wahab Chasbullah selalu berdiskusi tentang ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan/ nasionalisme. Mereka bersama menantu Oemar Said Tjokroaminoto bernama Soekarno (di belakang hari dipanggil Bung Karno) selalu mendiskusikannya pada hari Kamis. Ketiga orang bersepupu itu, dan Soekarno, membiasakan untuk melihat/ memandang ajaran Islam dari sudut kepentingan nasional. Dan demikian pula sebaliknya mereka tidak pernah memisahkan antara keduanya. Sikap itu kemudian diperkuat oleh Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1935 di Banjarmasin, Borneo Selatan yang initnya kaum santri di negeri ini tidak wajib mendirikan negara Islam, tetapi diwajibkan menegakkan Syariat Islam.

Karena itu, orang-orang seperti penulis artikel ini tidak mengerti akan sikap MUI, kini dipimpin oleh tokoh Rois Aam PBNU, yang mencampuradukan MUI dan konsep Negara Islam. Ini adalah pembelokan dari sebuah ‘ajaran’ NU, yaitu bahwa NKRI bukanlah Negara Islam. Mungkin sebab utama sikap MUI itu, karena Ro’is ‘Aam NU itu tidak mengetahui sikap lembaga yang dipimpinnya. Atau, karena kelemahannya di hadapan sikap kelompok yang mempergunakan ajaran agama Islam secara ’salah’.

Dilupakan, bahwa menurut ketentuan fiqh hanya ada sebuah alasan saja yang memperkenankan umat Islam menggunakan kekerasan, yaitu kalau kaum santri dikeluarkan dari rumah tempat tinggal mereka (idza ukhriju min diyarihim). Padahal tidak ada orang mengusir kaum santri di Indonesia dari rumah-rumah/ tempat tinggal mereka.

Justru sikap memandang rendah orang-orang yang berlainan agama dari kita, yang dihindari oleh para pendiri republik ini. Kaum santri, yang menurut Prof. DR. M. Amien Rais berjumlah hanya 35 persen dari seluruh penduduk/ warga negara NKRI, artinya minoritas diantara mayoritas islam yang bukan santri, justru tetap menjaga hubungan langgeng diantara berbagai keragaman etnis, budaya dan kebiasaan hidup yang berlaku. Hal inilah yang kemudian dikekalkan oleh UUD 1945, yang menjadi pegangan kita sejak 17 Agustus 1945. Secara teoritik, jika ada orang menginginkan perubahan, hingga nanti ada Undang-Undang Dasar yang baru, kita harus tetap memakai UUD 1945.

Hal inilah yang diherankah oleh penulis artikel ini bagaimana aturan yang demikian sederhana itu dilupakan oleh mantan pengacara hukum seperti Munarman, SH. Ia melupakan ‘aturan konstitusional’ berupa keharusan berpegang kepada UUD yang ada, jika belum dapat menetapkan yang baru. Ini akibat dari sikap mementingkan peranan kelompok atau diri sendiri, dengan menganggap remeh pihak lain. Karena penulis menganggap penting hidup memelihara Undang-Undang Dasar yang ada, maka tentu saja sikap dan pandangan penulis artikel ini, dalam pandangan Munarman, SH., dianggap terlalu sempit. Tapi, sempit tidak sempit bangsa kita harus memiliki pegangan hidup yang jelas.

Dari apa yang diuraikan di atas, ternyata sikap toleran/ tengang rasa antara kelompok ras/ etnis, bahasa, budaya dan hal-hal berbeda dalam hidup berbangsa yang pluralistik sejak berabad-abad lalu, rasa-rasanya patut dipertahankan. Di minta sikap yang jelas dari kita semua untuk menjaga penghormatan terhadap pluralitas ini, agar tetap dapat bertahan sebagai sebuah bangsa.

Sikap yang ada sejak sebelum lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu) di awal Kerajaan Majapahit itu harus kita pertahankan sekuat mungkin. Justru perbedaan-perbedaan akan membesarkan diri kita sebagai bangsa yang satu. Memang benar Pancasila pernah menjadi alat kekuasaan untuk membenarkan legitimasi pemerintahan Orde Baru, tetapi kita sekarang justru ingin menciptakan demokrasi dengan toleransi seperti itu, bukan?

SINDO, Jakarta, 2 Juni 2008

sumber :

http://www.pesantren-ciganjur.org

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: