“Deklarasi Jogja” Akan Dikirimkan ke Presiden


“Deklarasi Jogja” Akan Dikirimkan ke Presiden
3-7-2001 / 1:13 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: “Deklarasi Jogja” yang dikeluarkan delapan gubernur se Jawa, Bali dan Lampung, Jumat (29/6) di Yogyakarta, akan dikirimkan ke presiden, wakil presiden, dan Ketua DPR/MPR. Demikian ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X , Gubernur DI Yogyakarta yang juga pemrakarsa pertemuan itu.

Menurut Sultan, pertemuan yang disiapkan sejak tiga hari sebelumnya itu, sesungguhnya merupakan pertemuan rutin para Gubernur yang tergabung dalam Mitra Praja Utama. Tapi kali ini khusus, “dengan momentum untuk menghadapi SI. Kebetulan teman-teman kepingin ngumpul di sini,” ujar Sultan. “Bosen kalau di Jakarta terus,” timpal Sutiyoso yang diduk di samping Sultan.

Boedi Dewantoro, Wakil Ketua DPRD DIY yang juga hadir dalam pertemuan tertutup itu kepada Tempo mengatakan situasinya akrab dan tidak kaku. Semuanya berjalan lancar meski harus molor sampai pukul 23.30 Wib. “Yang lama itu menyusun kalimatnya. Karena itu sempat diskors selama beberapa menit. Itupun juga untuk memperbaiki redaksional,” jelasnya.

Pertemuan itu diawali dengan pembukaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tuan rumah. Sri Sultan menganggap perlu membuat semacam kesepakatan untuk menyikapi situasi terakhir serta menghadapi rencana diselenggarakannya Sidang Istimewa. Ajakan Sultan itu ternyata mendapat tanggapan hangat dari Gubernur Jawa Barat, juga semua yang hadir di tempat itu. Karena itu mereka segera mencoba menyusun draf. Untuk menyusun draf ini butuh waktu cukup lama karena mencari bahasa yang cocok dan baik. Setelah semua sepakat, barulah satu per satu para gubernur itu membubuhkan tandatangannya.

Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, yang menurut rencana akan hadir ternyata mendadak membatalkan rencananya. “Katanya ada keperluan mendadak di Jakarta”, ujar salah seorang panitia. Imam Utomo diwakili oleh Wagub. “Karena itu tandatangan pak Imam hanya diparaf”, ujar sumber itu.

Sementara itu pengamat politik UGM, Riswandha Imawan menilai “Deklarasi Jogya” sebagai bentuk tindakan membela kepentingan rakyat. Deklarasi ini, kata Riswandha, harus dipandang sebagai aspirasi yang muncul dari bawah karena para gubernur bisa melihat situasi rakyat akibat kondisi politik yang berkembang di Jakarta. Sementara sebagai gubernur, mereka harus juga mempertahankan kepemimpinan nasional. “Otomatis ini merupakan dilema besar. Satu sisi dituntut untuk bisa keluar dari krisis, di sisi lain harus mempertahankan kepemimpinan,” jelas Riswandha.

Dengan deklarasi ini diharapkan masyarakat untuk realistis menghadapi situasi bahwa siapapun yang memimpin negara ini belum tentu membawa perubahan. “Ini strategis dan realistis. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan deklarasi ini,” kata Riswandha. (LN Idayanie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: