Dekrit Adalah Wewenang Subyektif Presiden


Dekrit Adalah Wewenang Subyektif Presiden
20-7-2001 / 10:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dekrit merupakan wewenang Presiden, tinggal wewenang subyektif itu bisa efektif atau tidak. “Jadi ukurannya itu subyektif, pelaksanaannya terserah,” kata Menteri Pertahanan Mahfud MD yang ditemui sebelum melakukan pembahasan RUU Pertahanan Negara di Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/7).

Mengenai pelaksanaannya, Mahfud menjelaskan, tanpa ada dukungan dari tentara atau pun rakyat tidak akan ada dekrit. Ia mencontohkan pada waktu Bung Karno mengeluarkan dekrit, tentara mendukung, maka jadilah dekrit. “Tetapi kalau tentara tidak mendukung, kaya Safrudin Prawironegoro melakukan pemberontakan dan gagal dianggap pengkhianat. Pada kasus Soehartojuga, Soeharto memberontak, berhasil dan dianggap pahlawan, jadi itu alasan sunyektif saja,” ujarnya.

Mahfud menekankan batasan dekrit dilakukan atau tidak itu sangat cair. Ia menjelaskan kalau dekrit justru tidak ada yang mendukung, justru bisa berbalik dan orang yang membuat dekrit bisa sebagai pelaku kudeta. “Orang yang membuat dekrit bisa dianggap pelaku kudeta,” ujarnya. Ia menambahkan untuk urusan dekrit tidak terkait dengan konstitusional atau tidak. “Semua dekrit tidak konstitusional, tapi kalau berhasil itu menjadi konstitusi baru,” kata dia. (Bernarda Rurit)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: