Jangan Ditanggapi Dengan Panik

Jangan Ditanggapi Dengan Panik
29-6-2001 / 21:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pertahanan Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Wahid mengenai penerapan keadaan bahaya atau dekrit seharusnya tidak ditanggapi dengan sikap panik. “Menurut saya, justru sudah ada kemajuan,” argumennya kepada wartawan, saat jumpa pers di Departemen Pertahanan, Jakarta, Jumat (29/6) siang.

Menurutnya, kemajuan itu bisa dicermati dari pernyataan terakhir Presiden Wahid yang akan berkonsultasi dengan 11 pejabat jika akan menerapkan keadaan bahaya. Kesebelas pejabat itu di antaranya adalah Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Polri. Rencana itu, kata Menteri, menunjukkan presiden masih berniat untuk meminta pendapat. “Berarti kalau pendapatnya tidak disetujui, ya, nggak jadi diterapkan,” urainya.

Kendati demikian, Menteri mengakui Presiden Wahid memang telah berkali-kali menyatakan akan mengeluarkan dekrit. Namun pernyataan itu tidak pernah terlaksana. Pernyataan justru berkembang lebih positif meskipun presiden tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan dekrit, tutur Mahfud. Menurutnya, pernyataan itu harus dipandang sebagai upaya Presiden untuk menghentikan polemik tentang dekrit.

Menhan yakin dekrit tidak akan dikeluarkan. “Saya kira, Presiden memiliki cara-cara sendiri untuk menyelesaikan masalah, dan itu akan dikeluarkannya pada saat-saat terakhir,” ungkapnya seraya tersenyum lebar.

Tindakan Presiden, kata Menteri, sepenuhnya hanya diketahui oleh Presiden. Karena itu, ia mengingatkan penyesatan bisa saja terjadi karena hal yang sesungguhnya belum tentu diungkapkan kepada publik. “Mana ada orang mengumumkan sesuatu yang sifatnya rahasia,” kata dia lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menegaskan bahwa sebelum berangkat ke Australia, Presiden mengatakan tidak akan pergantian pimpinan TNI hingga Agustus. “Hal itu akan dilakukan setelah Agustus, atas usul Panglima. Ini dilakukan untuk menghindari dampak dipolitisirnya pergantian itu untuk kepentingan presiden,” ujarnya menutup pembicaraan. (Dara Meutia Uning)