Dekrit Tanpa Dukungan Sia-Sia


Dekrit Tanpa Dukungan Sia-Sia
20-7-2001 / 11:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dekrit Presiden dinyatakan sah bila ada dukungan politik dari mayoritas anggota DPR. “Bila dukungan tidak ada, dekrit tidak ada artinya,” kata praktisi hukum Todung Mulya Lubis sebelum seminar ‘Evaluasi dan Analisa Kinerja DPR RI Hasil Pemilu 1999’ di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis (19/7).

Todung memaparkan, rencana dekrit yang akan dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid semata-mata karena perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif. “Walau beda pendapat, DPR harusnya tetap menghormati lembaga presiden,” dia memaparkan.

Pertarungan politik yang terjadi antara Presiden dan DPR, lanjut Todung, harus diselesaikan melalui proses hukum. Cara-cara politik yang etis dan sopan, tampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh para elit politik. “Tidak ada kedewasaan poltik sehingga persoalan politik jadi bersifat pribadi,” ujar dia.

Todung menambahkan, penetapan dekrit Presiden untuk menyatakan keadaan darurat hanya tafsiran subyektif Presiden. Pertarungan politik yang terjadi akan menghasilkan posisi menang dan kalah. “Konsekuensinya Presiden bisa saja diberhentikan,” katanya.

Todung juga menyayangkan kinerja DPR yang tidak lagi menjalankan tugasnya secara konsisten. “Porsi eksekutif malah diambil oleh DPR,” kata dia tanpa memperinci lebih lanjut tugas yang telah diambil alih tersebut. (Hilman Hilmansyah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: