Operasi Penyelamatan PLN Jilid II


Jakarta, RMOL.

Sebagai presiden pertama di era reformasi, mendiang Presiden Abdurrahman Wahid memang dituntut untuk kerja keras. Gus Dur harus mampu membersihkan kotoran-kotoran di piring yang dipakai oleh pemerintah sebelumnya untuk berpesta pora.

Celakanya, kotoran yang menempel di piring tersebut, tidak hanya satu jenis kotoran, bisa dua bahkan tiga jenis kotoran. Maklum, piring tersebut juga dipakai bukan hanya untuk satu, dua kali pesta. Untuk membersihkannya tentu tidak cukup sekali. Beda kotoran, beda cara membersihkannya.

Setelah Gus Dur berhasil menurunkan harga jual listrik swasta ke PLN dari 7-9 sen dolar AS per kWh menjadi di bawah 4 sen dolar AS per kWh, seperti dibahas pada tulisan sebelumnya, bukan berarti persoalan PLN selesai. Pemerintahan Gus Dur dihadapkan pada persolan berikutnya: Situasi keuangan PLN yang sangat gawat.

Bayangkan, waktu itu aset PLN hanya Rp 52 triliun, sedangkan modalnya minus Rp 9 triliun. Secara teknis, PLN bangkrut. Akibatnya, selain tidak bisa meminjam uang ke bank untuk membiayai modal kerja, PLN juga tidak mungkin menerbitkan obligasi karena posisi keuangan yang berantakan.

Untungnya, Gus Dur memiliki Menteri Koordinator Perekonomian yang mampu menangkap dan menerjemahkan gagasannya menjadi “membumi”: Rizal Ramli. Untuk tugas yang satu ini, lagi-lagi Rizal Ramli yang harus membereskannya.

Karena kondisi keuangan PLN yang sudah sangat gawat, Dirut PLN Eddie Widiono, menggantikan posisi Kuntoro Mangkusubroto waktu itu, meminta pemerintah untuk mengambil alih utang PLN sekaligus menyuntikkan modal segar senilai Rp 26,9 triliun.

Rizal Ramli dengan tegas menolak permintaan tersebut. Rizal khawatir, jika dikabulkan, menjadi preseden buruk setiap BUMN mengalami kerugian, lantas meminta bantuan ke pemerintah. Rizal tidak asal tolak, tapi juga memberi solusi: Revaluasi aset PLN.

Rizal tahu, banyak aset PLN yang belum direvaluasi selama belasan tahun. Generator dan jaringan distribusi PLN banyak yang dibeli sebelum krisis, di bawah Rp 2.500 per dolar AS. Padahal waktu itu, tahun 2001, kurs rupiah mencapai Rp 10.000 per dolar AS. Jadi ada selisih 7.500.

Mulanya, direksi PLN menolak. Salah satu alasan penolakan, mereka khawatir tidak bisa membayar pajak revaluasi aset tersebut. Sebab, begitu direvaluasi, terdapat selisih nilai aset yang sangat besar. Tentu pajaknya juga harus dibayar.

“Laksanakan saja revaluasi aset, soal pajak, saya akan urus ke Departemen Keuangan,” tegas Rizal menjawab kekhawatiran direksi PLN tersebut.

Terbukti, setelah direvaluasi, aset PLN melambung dari Rp 52 triliun melesat menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modalnya, dari minus Rp 9,1 triliun membumbung menjadi, Rp 119,4 triliun. Hasilnya, PLN menjadi bankable lagi dan tidak perlu meminta uang ke pemerintah.

Sebagaimana dijanjikannya, Rizal kemudian menemui pejabat Depkeu meminta penundaan pembayaran revaluasi aset PLN. Untuk urusan yang terkahir ini, Rizal juga harus bekerja keras meyakinkan pihak Depkeu karena terlalu tekstualis. Mulanya, pejabat Depkeu menolak, tapi setelah diyakinkan Rizal, pejabat “Lapangan Banteng” tersebut akhirnya luluh.

Rizal pun berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan Gus Dur: Menyelamatkan PLN dari kebangkrutan dan mencegah kemungkinan masyarakat membayar tarif dasar listrik yang jauh lebih mahal. [zul]

sumber :

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/01/14/86353/PRESTASI-GUS-DUR-Operasi-Penyelamatan-PLN-Jilid-II

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: