BP MPR Akan Gelar Rapat Bahas Percepatan SI


BP MPR Akan Gelar Rapat Bahas Percepatan SI
10-7-2001 / 12:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pekerja (BP) MPR dipastikan bakal menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil rapat konsultasi antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi MPR yang berlangsung, Jumat (6/7) malam. Rapat bakal diadakan pada Senin (9/7) pukul 14.00 WIB di gedung Nusantara V MPR/DPR. Menurut sumber Tempo yang juga salah seorang anggota BP dari fraksi Partai Golkar, agenda rapat Senin besok itu adalah membahas percepatan SI MPR.

Baharuddin Aritonang, anggota BP MPR dari fraksi Partai Golkar saat dimintai konfirmasinya membenarkan rencana rapat itu. “Ya, tadi (Sabtu, 7/7) undangan itu sudah saya terima. Agendanya adalah untuk membahas percepatan SI sebagaimana yang diminta oleh tujuh fraksi DPR itu,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon rumahnya, Sabtu malam.

Pernyataan Aritonang itu dibenarkan oleh Yusuf Muhamad, Ketua Fraksi MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. “Ya saya juga sudah terima surat undangan itu tadi (Sabtu, 7/7),” ujarnya. Namun, ia mempertanyakan surat yang ditanda tangani oleh Ketua MPR Amien Rais itu. Menurutnya, permintaan tujuh fraksi DPR itu sudah dibahas dalam rapat konsultasi antara pimpinan MPR dan fraksi MPR, Jumat (6/7) malam. Dalam rapat konsultasi itu, memang permintaan tujuh fraksi itu dibahas. Namun, rapat itu tidak mengambil kesimpulan atau kesepakatan apa pun.

Menurut Yusuf, mestinya surat tujuh fraksi DPR itu bukan sikap dari DPR. Sebab kalau mau menjadi sikap DPR, DPR harus melakukan paripurna untuk membahas surat yang diusulkan oleh tujuh fraksi itu. Sementara, surat yang dijadikan acuan oleh pimpinan MPR itu hanya merupakan surat dari pimpinan DPR yang ditujukan kepada pimpinan MPR. “Jadi surat itu telah dimanipulatif oleh pimpinan DPR,” tegasnya. Untuk itu, pada rapat Senin lusa itu fraksinya tetap akan mempersoalkan surat yang dikirim oleh pimpinan DPR itu.

Dari pihak pimpinan MPR seperti Matori Abdul Jalil dan Soetjipto gagal diminta konfirmasinya. Begitu juga dengan Sophan Sophiaan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR.

Sebagaimana diketahui pada Senin (2/7) lalu, tujuh fraksi DPR berkirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya, mereka meminta agar pimpinan DPR meminta kepada pimpinan MPR untuk bisa mempercepat Sidang Istimewa berkaitan dengan tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberhentian Kapolri Jendral Surojo Bimantoro tanpa melalui persetujuan DPR.

Surat tujuh fraksi DPR itu kemudian dibicaraan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Rabu (4/7). Rapat Bamus yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, AM. Fatwa itu akhirnya menyepakati bahwa pimpinan DPR akan segera berkirim surat kepada Presiden dan pimpinan MPR sebagai tindak lajut dari surat tujuh fraksi DPR itu. Kemudian surat itu ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR yang kemudian melakukan rapat konsultasi antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi MPR, Jumat (6/7) malam.

Rapat yang berlangung di ruang GBHN gedung Nusantara V MPR itu dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR dan sebelas fraksi MPR. Agendanya, membahas surat pimpinan DPR yang meneruskan permintaan tujuh fraksi DPR agar MPR mempercepat penyelenggaraan Sidang Istimewa. (fajar wh)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: