Ambisi Perorangan Kendalikan Reformasi


Ambisi Perorangan Kendalikan Reformasi
17-7-2001 / 11:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, saat ini reformasi dikendalikan oleh ambisi perorangan dan dipergunakan untuk mencari perlindungan dari jangkauan tangan-tangan hukum sehingga berbelok arah. Untuk meluruskannya diperlukan suatu penegakan kedaulatan hukum. Hal itu dikatakan Presiden Wahid saat menjawab salah satu pertanyaan yang dilontarkan dalam diskusi “Refleksi Perjuangan Reformasi,” di Ball Room Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/7).

Menurut Presiden, kata-kata reformasi dipraktekkan orang dengan berbagai cara. Diantaranya, ada yang meneriakkan kata-kata reformasi setiap hari tetapi mereka tidak menerima kritikan dan pendapat orang lain. Namun, ada pula yang bertindak bertentangan dengan kata-kata reformasi itu sendiri. “Bahkan, ada yang melaksanakan visi reformasinya sendiri dan ia tidak menyadari sedang melakukan reformasi,” katanya.

Untuk meluruskan makna reformasi yang saat ini sudah berbelok arah, Presiden Wahid mengajukan caranya sendiri, yaitu, dengan menegakkan kedaulatan hukum. “Untuk meluruskannya, pertama-tama menegakkan kedaulatan hukum. Sebuah reformasi baru ada bekasnya kalau tertera didalam perubahan hukum yang terjadi, “ kata Presiden Wahid.

Tapi, di hadapan 500 peserta diskusi yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa tersebut, Presiden Wahid mengaku mengalami kesulitan dalam menegakkan kedaulatan hukum tersebut. Masalahnya, dalam proses penegakan kedaulatan hukum tersebut kadang-kadang tidak bisa lepas dari proses tawar menawar. “Tawar menawar tersebut terjadi karena berbagai kondisi,” katanya.

Sebagai misal, kata Presiden Wahid, Kapolri Bimantoro telah melakukan pelanggaran hukum. Sebagai seorang warga Polri, seharusnya dia menurut kepada perintah yang diberikan. Akan tetapi, ternyata dia tidak menurutinya. “Apakah saya langsung bisa menangkap? Ya kalau sendirian tentunya tidak bisa, sehingga harus dibantu oleh orang lain. Orang lain yang saya dekati ternyata menjawab, ‘Jangan ditangkap deh, Pak’ “ katanya.

Padahal, menurut Presiden Wahid, orang tersebut memiliki alat untuk menangkap Bimantoro. Akan tetapi, orang tersebut tidak bisa disalahkan karena memang Bimantoro banyak memiliki pendukung, sehingga Polri bisa terpecah jadi dua. “Ini ‘kan alasan yang masuk akal,” tutur Gus Dur yang mencoba menjelaskan kenapa pelaksanaan penegakkan kedaulatan hukum tersebut begitu sulit.

Presiden Wahid menambahkan, jika kedaulatan hukum sudah tegak, maka reformasi baru bisa dimulai. Sedangkan proses penegakkan itu sendiri tidak bisa dilakukan dalam waktu satu sampai dua tahun. “Tetapi, mungkin membutuhkan waktu satu generasi,” kata Presiden Wahid. (Siti Marwiyah)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: