Pudarnya Pesona Demokrasi


Pudarnya Pesona Demokrasi

Penulis: Oleh: Iskandar Zulkarnain Akademisi UBB
edisi: 18/Mar/2010 wib

Tak ada yang permanen, kecuali perubahan itu sendiri
(Heraclitus)

ANDAGIUM ini cocok untuk menguak potret buram demokrasi Indonesia. Potret demokrasi “abu-abu” antara ada dan tiada. Antara transisi menuju konsolidasi, demokrasi beku atau malah gelombang balik demokrasi. Semua serba gamang, impian tak pasti, perubahan pun kian menjauh.

Padahal demokrasi itu impian. Itulah kira-kira yang terbersit di benak setiap anak bangsa. Dikatakan impian karena demokrasi katanya mampu menelurkan kesetaraan dan keadilan.

Demokrasi bisa memanusiakan rakyat sampai mencapai derajat tertinggi, kesejahteraan. Namun, bilakah impian besar itu akan terwujud jika ia bersinggungan dengan realitas, bahwa demokrasi kita sebenarnya bermuka dua: uang dan kekuasaan?

Demokrasi itu Mahal

Berapa harga demokrasi? Demokrasi di negeri ini sangatlah mahal. Lantaran demokrasi kita masih mengacu pada konsepsi demokrasi minimalis, maka butuh biaya mahal.

Demokrasi minimalis sama padanannya dengan demokrasi prosedural, di mana sistem politik yang melaksanakan perubahan kepemimpinan secara reguler (pemilu).

Proses seperti ini tak ayal melibatkan massa dan biaya yang tidak sedikit. Tak tanggung-tanggung, biaya pemilu 2009 berdasarkan kalkulasi pemerintah sekitar Rp 17 triliun yang diambil dari APBN yang notabenenya milik rakyat.

Tak berhenti di situ. Setiap kontestan pemilu atau pilkada pun mesti mengikuti prosedur yang ada, siap segala-galanya termasuk modal biaya.

Nominalnya pun cukup fantastis, mulai ratusan juta, miliaran hingga triliunan rupiah. Dari mana diperoleh? Segala cara bisa ditempuh, entah itu cara-cara yang bijak atau pun sebaliknya menghalalkan segala cara. Apalagi kalau bukan demi meraih popularitas dan mendulang suara.

Suara rakyat mutlak dijadikan komoditas atau barang dagangan. Uang yang dimiliki calon kontestan berperan utama membeli suara rakyat. Maka tak heran yang muncul sebagai kontestan hanya mereka yang berkantong tebal, atau memakai istilah Nur Cholis Madjid “bergizi” tinggi.

Tak ada “gizi” tak akan jadi. Kontestan yang berkarakter baik nan berintegritas tinggi tapi tak punya “gizi”, jangan bermimpi bisa memenangi kontestasi.

Kekuatan uang tak pandang bulu. Kontestan yang tak punya integritas pun disulap seolah-olah berintegritas dan berkarakter hanya dengan segepok uang. Melihat kontestan yang gagah lagi tampan, atau cantik nan rupawan, dan ber”gizi”, idealisme rakyat pun tergerus. Daya magis uang memang dahsyat. Rakyat terpesona dengan kilauan uang hingga rela menggadaikan harta kekayaan satu-satunya: impian perubahan.

Apakah dengan ongkos mahal dalam proses berdemokrasi (prosedural) akan mewujudkan impian rakyat? Tak menjamin. (Alm) Riswanda Imawan dalam pidato pengukuhan guru besar di UGM pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia sekarang ini kian menjauh dari keberpihakan kepada rakyat.

Demokrasi hanya digunakan demi tujuan pragmatis untuk mempertahankan kekuasaan elite penguasa. Kalau pun mereka berkoar-koar memperjuangkan impian perubahan dan kepentingan rakyat saat kampanye, itu hanya sekadar pemanis saja. Semua sarat dengan pesona dan ketakjuban sesaat.

Kini, demokrasi itu nyaris kehilangan pesonanya. Pesona demokrasi tererosi bersamaan dengan derasnya gelombang penggusuran pedagang tradisional, krisis listrik dan air bersih serta fenomena gizi buruk.

Rakyat jelata yang terkena musibah dibiarkan terbengkalai menunggu kepastian hidup yang kian tak pasti. Masa depan mereka laksana telur di ujung tanduk.

Kondisi rakyat yang tengah berduka akibat berbagai bencana kehidupan dianggap sebuah panggung sandiwara (permainan). Di tengah kedukaan rakyat mereka menari-nari dengan riang. Rakyat yang tak punya tempat bernaung akibat tergusur dan lapar, mereka malah berebut mendapat fasilitas renovasi rumah dinas, kendaraan dan komputer baru, serta kenaikan gaji.

Sungguh fenomena yang tak elok dipandang mata. Di sini stratifikasi dan magisme kekuasaan itu semakin kentara.

Dengan fakta itu terbersit sebuah pertanyaan, apakah impian kesetaraan dan keadilan itu akan tercapai? Tak ada impian perubahan di balik demokrasi yang bernafaskan stratifikasi dan magisme kekuasaan. Impian demokrasi yang setara dan adil hanya akan terbentuk dalam struktur sistem politik yang tidak menindas. Selagi terdapat kesenjangan antara penguasa dan rakyat yang terlanggengkan, selama itu pula kebuntuan demokrasi tetap terjadi.

Ruh Demokrasi

Di titik ini kita butuh ruh baru demokrasi. Sebab, apalah makna demokrasi tanpa ruh. Demokrasi tanpa ruh ibarat tubuh tanpa kepala.

Demokrasi substantif hanya dapat terwujud jika setiap elite penguasa menjalankan kekuasaannya dengan ruh egaliter. Ruh egaliter menginspirasi elite penguasa untuk menempatkan rakyat layaknya kasih ibu kepada anak, kasih guru kepada murid. Tak ada diskriminasi dan pembedaan antar sesama, yang ada hanyalah kebersamaan dalam setiap perasaan.

Saat musibah datang, elite penguasa sigap dan tanggap turun ke bawah bahu-membahu bersama rakyat. Saat melihat ketidakadilan, elite penguasa hadir sebagai pembela rakyat dengan meruntuhkan sekat-sekat ketidakadilan itu.

Tak peduli berbeda ras, agama, suku, dan gender, apalagi perbedaan bendera parpol dan ideologi. Bahkan, seorang elite penguasa yang egaliter tak segan-segan mengorbankan apa pun demi orang lain, termasuk harta kekayaan dan jiwa raganya. Dengan begitu, ruh egaliter dapat meruntuhkan tembok hirarkis yang cenderung elitis dan kaku.

Menghadirkan ruh egaliter dalam demokrasi butuh perjuangan panjang. Sebab, tak mudah menjadikan egaliter sebagai budaya membangun demokrasi tanpa dukungan elite dan rakyat. Bagaimana pun, elite yang egaliter terkait erat dengan rakyat yang egaliter. Begitu pula sebaliknya, rakyat yang egaliter akan menghasilkan elite yang egaliter pula. Semua bermuara pada budaya egaliter. Di sinilah impian perubahan itu tertambatkan.

Budaya egaliter menurut Rusli Rachman, seorang tokoh dan guru yang saya kagumi, penguasa dikatakan egaliter dalam iklim demokrasi, ketika ia tidak tahan berlama-lama di singgasana kekuasaannya yang serba mewah, ia mencuri kesempatan untuk menetap (makan, minum, dan tidur) di desa terpencil yang jauh dari keramaian.

Di situ seorang penguasa akan merasakan, melihat, dan mendengar segala keluh-kesah, duka nestapa rakyat jelata. Apa ada penguasa seperti itu saat ini? Entahlah.

Percaya atau tidak, elite penguasa kita terhipnotis dengan kasta dan glamour-nya, di mana uang dan kuasa tergenggam di tangan, membuat mereka seolah-olah membutakan mata dan menulikan telingga sehingga mengabaikan realitas sosial rakyat sesungguhnya.

Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran setan yang menghantarkannya menjadi penguasa tunarungu, tunanetra dan berujung pada tunamalu. Bilakah demokrasi menemukan pesonanya yang mengagumkan?. (*).

http://cetak.bangkapos.com/opini/read/669.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: