Gubernur Se-Jawa-Bali-Lampung Keluarkan “Deklarasi Jogja”


Gubernur Se-Jawa-Bali-Lampung Keluarkan “Deklarasi Jogja”
3-7-2001 / 1:12 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Pada Jumat malam (29/6), di Yogyakarta, delapan gubernur seluruh Jawa, Bali dan Lampung, mengeluarkan “Deklarasi Jogja”. Deklarasi tersebut berisi sebagai berikut:

Memperhatikan perkembangan politik saat ini yang cenderung membahayakan integritas kesatuan Republik Indonesia serta masyarakat masih menghadapi krisis multi dimensional yang sangat berat., kami para gubernur yang tergabung dalam organisasi Mitra Praja Utama berkewajiban menegaskan sikap sebagai berikut:

Deklarasi Jogja

Memperhatikan perkembangan politik saat ini yang cenderung membahayakan integritas kesatuan Republik Indonesia serta masyarakat masih menghadapi krisis multi dimensional yang sangat berat., kami para gubernur yang tergabung dalam organisasi Mitra Praja Utama berkewajiban menegaskan sikap sebagai berikut:

1. Mengingatkan para elite politik nasional bahwa proses demokratisasi tanpa didukung oleh penegakan hukum yang jelas dan tegas, dapat membawa bangsa Indonesia kembali ke situasi politik yang otoriter.

2. Menggugah kesadaran bangsa Indonesia bahwa turunnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, orientasi perjuangan politik para elite nasional yang berjangka pendek, serta gejala lunturnya rasa nasionalisme dapat mempercepat bangsa Indonesia jatuh ke dalam jurang disintegrasi.

3. Jangan menjadikan konflik di tingkat pusat dipindahkan menjadi konflik masyarakat di daerah. Apabila hal tersebut terjadi, aparat keamanan di daerah aklan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok manapun yang mengganggu keamanan.

4. Menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk lebih berkonsentrasi pada upaya penyelesaian krisis yang secara nyata dihadapi, dengan mengedepankan hubungan sosial yang kooperatif seraya mengikis pula hubungan yang konfrontatif.

5. Mengingatkan para elite politik nasional bahwa batas kesabaran dan toleransi masyarakat hampir terlampaui sehingga berpotensi meledakkan konflik sosial.

6. Apabila Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 harus dilaksanakan supaya mengutamakan rasionalitas dan profesionalisme daripada sentimen politik dalam mengambil keputusan.

7. Mengharapkan hasil SI-MPR tahun 2001 mampu menumbuhkan kembali rasa saling mempercayai dan saling menghormati sekaligus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara menuju masyarakat Indonesia baru.

Gubernur Jawa Barat R Nuriana

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto

Gubernur DIY Yogya Hamengkubuwono X

Gubernur Jatim Imam Utomo

Gubernur Bali Dewa Beratha

Gubernur Lampung Oemarsono

Gubernur Banten Hakamuddin Djamal

(LN Idayanie)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: