Pembangunan Daerah Warga Tengger: Pemerintah Diskriminatif

Pembangunan Daerah
Warga Tengger: Pemerintah Diskriminatif

MALANG, KOMPAS.com – Warga Tengger yang tinggal di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menilai pemerintah diskriminatif dalam pengembangan wilayah mereka.

Keluhan itu disampaikan, Ngatrulin (75), seorang tokoh spritual sekaligus tokoh adat warga Tengger, yang tinggal di Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia ditemui Kompas.com, usai mengisi diskusi terfokus tentang penyelamatan lingkungan Tengger, dan budaya dalam kontek dari ancaman wisaya yang tidak berbasis lingkungan, di Universitas Widyagama, Kota Malang, Senin (13/6/2011).

Menurut Ngatrulin, Desa Ngadas dinilai dimarginalkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Malang. “Dalam banyak hal. Di antaranya soal kondisi jalan yang sampai saat ini tidak diperbaiki dan dilebarkan,” katanya.

Jalan perlu diperbaiki, karena tak sedikit wisatawan yang ingin ke Bromo melalui Ngadas. Jalan yang ada sekarang rusak dan sempit, tidak dapat dilewati mobil secara bersamaan dari dua arah,” ujarnya.

Pemerintah juga tak pernah mempromosikan Ngadas adalah bagian dari Gunung Bromo. “Selama ini, yang selalu dipromosikan oleh Pemprov Jatim adalah Probolinggo dan Pasuruan,” ujar Ngatrulin.

Fasilitas wisata disediakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menurut Ngatrulin hanya bisa dinikmati warga di bawah Ngadas, seperti Desa Tumpang, Klakah dan Desa Poncokusuma. “Yang menerima wisatawan bukan warga Ngadas. Warga Ngadas hanya melihat saja kalau ada wisatawan,” katanya.

Selama ini, 1.800 warga Tengger yang menghuni Desa Ngadas itu, tak pernah menikmati manfaat kedatangan wisatawan. “Jangan salahkan kalau nanti setiap pendatang dilarang masuk ke Desa Ngadas, karena warganya dimarginalkan,” ucap Ngatrulin.

Ia berharap, pemerintah segera memperbaiki jalan di Ngadas yang langsung menuju lautan pasir Gunung Bromo. “Selain itu promosikan Ngadas, dan bangun gapura yang yang dapat menarik untuk wisatawan,” katanya.

Kebutuhan ekonomi warga Tengger katanya juga harus menjadi yang utama. “Kami warga Tengger jangan hanya menjadi obyek wisata, tapi tak menikmati hasilnya. Malah warga luar Ngadas yang memperoleh hasilnya. Warga Tengger tak mau kalau hanya dijadikan obyek,” katanya.

Selain itu Ngatrulin berharap, pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan warga Tengger. “Melihat wisatawan yang hampir setiap hari berkunjung, warga butuh belajar bahasa Inggris, untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing yang datang,” tambah Ngatrulin.

Selama ini warga Tengger tak pernah mendapatkan pelatihan yang menunjang pada peningkatan SDM mereka.

sumber :
http://regional.kompas.com/read/2011/06/13/16361185/Warga.Tengger.Pemerintah.Diskriminatif

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: