Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara


ANGGARAN DASAR PKB NUSANTARA

MUKADDIMAH

Berkat rahmat Allah subhanahu wa Ta’ala, telah berdiri Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara . Kengan diinspirasi dan mewarisi pemikiran dan perjuangan KH Abdurrahman Wahid, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara berpegang pada aqidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta
berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disadari bahwa bangsa Indonesia kini sedang memasuki masa yang sangat krusial untuk menjadi bangsa yang maju, demokratis dan berkeadilan. Masa-masa krisis otoritarianisme telah dilalui selama lebih dari dua belas tahun, tetapi kini bangsa Indonesia menghadapi ketidakmandirian dari arus globalisasi politik dan ekonomi dengan segala akibatnya. Situasi tersebut akan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia dan Negara Kesatusan Republik Indonesia. Kini saatnya bangsa Indonesia bangkit untuk memperkuat diri dalam segala bidang dan membangun kerjasama dengan semua bangsa di dunia atas dasar prinsip penghormatan kepada martabat dan kedaulatan masing-masing.

Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara bertekad hendak mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemandirian politik negara Indonesia dengan segala kebhinekaan agama dan budaya di dalamnya, serta memperjuangkan kedaulatan ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sumber-sumber alam yang terkandung di dalam bumi, air dan udara wilayah Indonesia haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dam merata. Dan cabang-cabang otoritas dan kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia harus diabdikan bagi kemakmuran dan kemerataan kemakmuran bangsa Indonesia demi terbangunnya bangsa yang bermartabat dan bersih dari korupsi.

Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara juga hendak mempertahankan dan menyebarkan aqidah Islam ahlusunnah wal jama’ah dengan mengedepankan tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya. Nilai-nilai tersebut adalah berupa keimanan pada firman Allah subhanahu wa Ta’ala, tradisi Muhammad sallallahu alai wassalam dan teladan para ulama; penciptaan harmoni persaudaraan bagi kaum muslimin, bangsa Indonesia dan umat manusia (ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah dan ukhuwaah insaniyah), terciptanya perdamaian dunia (as-salam al-‘alamy) dan tegaknya nilaini
lai kemanusiaan (al-qoyyim al-insaniyyah) tanpa diskriminasi, serta tegaknya keadilan (‘adl) bagi semua orang.

Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara terbuka bagi semua warga bangsa Indonesia untuk menjadi anggota dan pengurus secara setara tanpa memandang latar belakang agama, budaya, aliran dan kepercayaan, serta etnis, ras, dan gender untuk berjuang bersama demi tercapainya cita-cita partai.

ANGGARAN DASAR
PARTAI KEMAKMURAN BANGSA NUSANTARA

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Partai ini bernama Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H/28 April 2011 M untuk waktu yang tidak terbatas. Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN
Pasal 2
Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Muktamar.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN
Pasal 3
Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia.

Pasal 4
Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala/Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5
Partai bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka dan religius.

Pasal 6
Partai berfungsi:
a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga Negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik setiap warga Negara Indonesia;
c) Sebagai saluran aspirasi politik bagi terwujudnya hak sipil dan hak politik rakyat;
d) Sebagai sarana artikulasi dan perjuangan kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik.
e) Sebagai sarana mempersiapkan dan melahirkan pemimpin bangsa dan Negara, di pusat dan di daerah.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7
Partai bertujuan:
a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945;
b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Pasal 8
Untuk mencapai visi dan tujuannya, Partai melakukan usahausaha sebagai berikut:

Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan sejahterah.

Bidang Hukum: menegakkan supremasi hukum sebagai Negara yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia yang berkeadilan.

Bidang Sosial Budaya: membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Bidang Pendidikan: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, professional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

Bidang Pertahanan & Keamanan: Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadipribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

BAB VI
LAMBANG
Pasal 9
Lambang Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara berupa gambar bola dunia yang dilingkari oleh untaian bulir padi yang dihubungkan oleh tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkar di atas garis katulistiwa, yang terbesar di antaranya terletak di tengah
atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah katulistiwa, dengan huruf PKBN terletak di bawah simpul tali dan tulisan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara terletak dibawah, semua terlukis dengan warna kuning dan kuning keemasan diatas dasar hijau.

BAB VII
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
Pasal 10
Anggota partai adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Ketentuan mengenai mekanisme rekruitmen dan pemberhentian anggota serta hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Ketentuan mengenai sistem kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN PARTAI
Pasal 13
1. Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
e. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;

2. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang khusus luar negeri disingkat DPC Khusus.

Pasal 14
Kelengkapan Partai terdiri dari:
a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
b. Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Divisi;
c. Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/Kota disebut Biro;
d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan disebut Bagian;

Pasal 15
Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom dan Fraksi.

Pasal 16
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI
Pasal 17
Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
a. Mustasyar
b. Dewan Syura;
c. Dewan Tanfidz.

Pasal 18
1. Mustasyar adalah penasehat partai di tingkat pusat yang memberikan nasehat-nasehat organisasi kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz;
2. Dewan Syura adalah pimpinan partai yang menetapkan pedoman umum kebijakan Partai yang diputuskan oleh permusyawaratan tertinggi partai di masing-masing tingkatan;
3. Dewan Tanfidz adalah pimpinan partai yang merencanakan, membuat dan menjalankan kebijakankebijakan strategis berdasarkan pedoman umum kebijakan partai sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 19
Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN
Pasal 20
1. Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
a. Muktamar
b. Muktamar Luar Biasa
c. Musyawarah Kerja Nasional
d. Musyawarah Pimpinan Nasional
e. Musyawarah Wilayah
f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
g. Musyawarah Kerja Wilayah
h. Musyawarah Pimpinan Wilayah
i. Musyawarah Cabang
j. Musyawarah Cabang Luar Biasa
k. Musyawarah Kerja Cabang
l. Musyawarah Pimpinan Cabang
m. Musyawarah Anak Cabang
n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
o. Musyawarah Kerja Anak Cabang
p. Musyawarah Ranting
q. Musyawarah Ranting Luar Biasa
r. Musyawarah Kerja Ranting

2. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB XI
PENGAMBILAN PUTUSAN
Pasal 21
1. Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 22
1. Penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh sebuah mahkamah partai yang disebut Majelis Kehormatan partai disingkat MK;
2. Putusan Majelis Kehormatan partai bersifat final dan mengikat.
3. Ketentuan mengenai struktur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Jenis-jenis perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI
Pasal 23
Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
a. Iuran anggota;
b. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.
d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 24
1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.
3. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai dapat diserahkan kepada organisasi social kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar

BAB XV
HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI
Pasal 25
Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari :
a. Landasan Nilai Perjuangan
b. Anggaran Dasar.
c. Anggaran Rumah Tangga
d. Peraturan Partai
e. Keputusan Partai

BAB XVI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 26
Untuk pertama kalinya Dewan Pengurus dibentuk oleh:
a. Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh formatur;
b. Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh Tim Wilayah dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
c. Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
d. Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan dapat disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
e. Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang dan disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 27
Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar selambat-lambatnya empat tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 28
Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal didirikannya Partai.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

sumber dari berbagai blog

1 Komentar (+add yours?)

  1. muammar
    Nov 23, 2012 @ 19:46:18

    mau nanya nih?kalu di cirebon udah ada sekertariatan’a blm ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: